PERLUKAH SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA MENJADI SISTEM POSITIF ?

Abstrak
Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah ,batas batas bidang tanahnya serta pemegang hak atas dan bidang tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut meliputi :
a.Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
b.Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas memberikan arti bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif.
Makalah ini akan membahas apakah sistem pendaftaran tanah di Indonesia tetap menganut sistem negatif atau akan dirubah menjadi sistem positif.

Kata kunci : pendaftaran tanah, sistem positif, sistem negatif

Download


TELAAHAN TEKNIS YURIDIS PENDAFTARAN HGR ATAS DAN BAWAH TANAH MELALUI SISTEM 3 DIMENSI
CRITICAL REVIEW OF YURIDICAL REGISTRATION TENURE SPACE ABOVE AND BELOW GROUND THROUGH A 3-DIMENSIONAL SYSTEM *

Abstrak
Pada umumnya kota kota besar di dunia pada saat ini mengalami kesulitan mencari tanah kosong di atas permukaan bumi untuk keperluan pembangunan. Banyak Negara lain sudah memulai pembangunan baik di dalam tubuh bumi maupun di atas permukaan bumi.Sebagaimana yang kita ketahui , ketentuan pertanahan yang diatur dalam Undang undang Pokok Agraria ( UUPA) berdasarkan hukum adat. Hak atas tanah menurut UUPA hanya meliputi permukaan bumi saja tidak meliputi bedan benda yang terdapat di atasnya dan tidak meliputi tanah yang tardapat dibawah permukaan ,yang dikenal sebagai azas pemisahan horizontal ( horizontale scheiding).
Hak hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA masih bersifat 2 (dua ) dimensi, belum dapat menampung kebutuhan pembangunan yang dilakukan dibawah permukaan bumi yang terletak di bawah hak atas tanah orang lain maupun pembangunan di dalam ruang di atas hak atas tanah orang lain yang bersifat 3 (tiga) dimensi
Untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan sekarang ini khususnya yang berkaitan yang berkaitan dengan pembangunan di bawah permukaan bumi misalnya pembangunan sub way, diperlukan lembaga hukum baru yang mengatur mengenai penguasaan dan penggunaan ruang di bawah dan di atas permukaan bumi yang dalam makalah ini dinamaka, hak guna ruang bawah tanah (HGRBT) dan hak guna ruang atas tanah. (HGRAT)
Pemegang hak guna ruang bawah tanah, memungkinkan untuk menggunakan ruang dan memiliki bangunan di dalam bumi yang terletak di bawah hak atas tanah orang lain, sedangkan pemegang hak guna ruang atas tanah memungkinkan pemegang hak untuk menggunakan ruang dan memiliki bangunan dalam ruang diatas hak atas tanah orang lain. Untuk keperluan pembuktian subyek dan obyek HGRBT dan HGRAT diperlukan tanda bukti haknya. Sistem pendaftaran tanah sekarang ini masih bersifat 2 (dua ) dimensi, sehingga sistem pendaftaran tanah sekarang ini perlu ditingkatkan agar dapat menampung sistem pembuktian yang mengandung aspek 3 (tiga) dimensi

Kata kunci :Pendaftaran Tanah, Hak guna ruang, Sistem Tiga Dimensi

Download


KEDUDUKAN HMSRS, HGU, HGB DAN HP SEBAGAI OBJEK WAKAF BERDASARKAN UU No. 41 TAHUN 2004 (SUATU TELAAHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) *
HMRS,HGU, HGB, AND THE RIGTH TO USE POSITION AS AN OBJECT OF WAQF BY UU NO. 41 OF 2004 (A RESEARCH PAPER FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW}

Abstrak
Penetapan HMRS, HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagai objek wakaf, merupakan hal penting dan mendasar pasca berlakunya UU No 41. 2004 tentang wakaf. Kontroversial HMRS, HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagai objek wakaf antara UU No.41 Tahun 2004 dan Syariat Hukum Islam harus diakhiri. Jika dimaknai ketentuan-ketentuan syariat Islam (Al-Haj: 77, Ali Imran: 92, Al Baqarah: 261, Mashab Imam Hanafi dan Maliki serta Mashab Imam Syafii dan Hambali), maka benda yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat bagi keperluan umat Islam. Dengan demikian HMRS,HGU,HGB, dan Hak Pakai dapat sebagai objek wakaf dengan ketentuan apabila HMRS,HGU,HGB, dan Hak Pakai berakhir, Negara wajib mengatur peruntukan lebih lanjut sebagai objek wakaf.

Kata Kunci : Objek wakaf, Hak-hak atas tanah, Penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf serta pendaftaran dan jangka waktu berakhirnya wakaf.

Download


FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

Abstrak
Berdasarkan pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk mendaftar seluruh bidang tanah di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah, batas batas bidang tanahnya serta pemegang hak atas tanahnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendaftaran tanah tergantung dari bermacam-macam faktor diantaranya adalah peraturan perundangan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan organisasinya. Dalam tulisan ini akan dibahas faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia.

Kata Kunci : Batas Bidang, Hak-hak atas tanah, Pendaftaran Tanah.

Download


REFORMA KADASTRAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Abstrak
Berdasarkan Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960 Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu PP No 10 Tahun 1961. Dalam kurun waktu berlakunya PP No 10 Tahun 1961 antara tahun 1961-1997 pelaksanaan pendaftaran tanah belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Ketentuan hukum pada waktu itu belum cukup memberikan kemungkinan terlaksananya pendaftaran tanah dalam waktu singkat dengan hasil yang memuaskan, merupakan salah satu kendala pelaksanaan pendaftaran tanah. Sehubungan dengan itu diperlukan penyempurnaan ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No 10 Tahun 1961. Pada tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No 10 Tahun 1961. Dalam tulisan ini dibahas ketentuan pengukuran dan pemetaan kadastral menurut PP No 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997.

Kata Kunci : UUPA, Pendaftaran Tanah, PP No 10/1961

Download